Strategi Nasional,Politik,Demokrasi dan Implementasinya

1.    Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan .

2.  Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau  keadaan yang kita kehendaki.

Karl von Clausewitz (1780 – 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang pengunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Contoh Implementasi :

A. Bidang Hukum.
B. Bidang Ekonomi.
C. Bidang Politik :
     1. Politik luar negeri
     2. Penyelenggara Negara.
     3. Komunikasi, informasi, dan media massa
     4. Agama
     5. Pendidikan :

D. Bidang Pertahanan dan Keamanan

1.     Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :

• Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum
• Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.
• Menegakkan hukum secara konsisten unyuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, menghargai HAM
• Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitandengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa

2.     Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

• Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi
• Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat
• Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
• Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat

Wawasan Otonomi Daerah serta Dampak Positif & Negatif

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

D.    Dampak Positif dan Dampak Negatif Otonomi Daerah

1.      Dampak Positif

a.       Pemerintah daerah akan mendapat kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.

b.      Kebijakan-kebijakan Pemerintah akan lebih tepat sasaran

c.       Dana yang diperoleh akan lebih banyak dari pada yang di dapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat.

2.      Dampak Negatif

a.       Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat,seperti korupsi,kolusi dan nepotisme.

b.      Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah lainnya

c.       Pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
 http://syaif-catroks.blogspot.com/2011/11/makalah-otonomi-daerah-dalam-kosepsi.html

DEMOKRASI DAN MACAM DEMOKRASI

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa  Yunani, demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Macam-macam Demokrasi 

1.Berdasarkan titik Perhatian

Ø  Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

Ø  Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial komunis).

Ø  Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang.

2.Berdasarkan Faham Ideologi

v  Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang. Diterapkan di Amerika, Inggris.

v  Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis Polandia Rusia.

v  Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa.

3.Berdasarkan Penyaluran kehendak Rakyat 

Ø  Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara.

Ø  Demokrasi tidak langsung: untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern.

Ø  Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum. 

Prinsip Demokrasi

• Pemerintahan berdasarkan hukum,
• Pembagian Kekuasaan
• Montesqueeu yang mengatakan kekuasaan harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu : legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Pengakuan dan Perlindungan HAM.
• Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun.
• Asas Open Management :
• Adanya partai politik.
• Adanya Pemilu.
• Adanya pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

http://www.tuliskan.com/2012/06/pengertian-demokrasi-dan-unsur-unsurnya.html#ixzz2Vzo4kZdY

Hak & kewajiban warga negara

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui  pihak tertentu dan tidak dapat melalui pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

-   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

-   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

-   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

-   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”